JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 171 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas publik "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | BEA DAN CUKAI
24/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

  • Ditetapkan: 16 Mar 2018
  • Diundangkan: 20 Mar 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | BALAI LABORATORIUM
84/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai

  • Ditetapkan: 02 Agu 2018
  • Diundangkan: 02 Agu 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN | SEKRETARIAT
117/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

  • Ditetapkan: 13 Sep 2018
  • Diundangkan: 13 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
100/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Berharga Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    180/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window.

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Jan 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | DANA INSENTIF DAERAH
    167/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

    • Ditetapkan: 26 Okt 2020
    • Diundangkan: 27 Okt 2020

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    18 P/HUM/2022

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      118/PMK.01/2021

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 08 Sep 2021
      • Diundangkan: 09 Sep 2021

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      32/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGELOLAAN | DANA INSENTIF DAERAH
        141/PMK.07/2019

        Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

        • Ditetapkan: 14 Okt 2019

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 8
        • 9
        • 10
        • ...
        • 18

        Loading...
        Quick Look - ??
        • akuntabilitas keuangan publik...
        • transparansi anggaran...
        • pengelolaan aset negara...
        • pengawasan dana publik...
        • laporan keuangan kementerian...