JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 144 hasil yang relevan dengan "keuntungan investasi "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
169/PMK.05/2018

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

  • Ditetapkan: 21 Des 2018
  • Diundangkan: 21 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN KAS
      82/PMK.05/2018

      Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

      • Ditetapkan: 30 Jul 2018
      • Diundangkan: 30 Jul 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ULTRA MIKRO | PEMBIAYAAN
      22/PMK.05/2017

      Pembiayaan Ultra Mikro.

      • Ditetapkan: 23 Feb 2017
      • Diundangkan: 23 Feb 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN ESDM
      PP 9 TAHUN 2012

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

      • Ditetapkan: 06 Jan 2012
      • Diundangkan: 06 Jan 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENARIKAN DANA
      98/PMK.05/2017

      Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 18 Jul 2017
      • Diundangkan: 18 Jul 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
      209/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

      • Ditetapkan: 27 Nov 2015
      • Diundangkan: 27 Nov 2015
      • 1
      • ...
      • 8
      • 9
      • 10
      • ...
      • 15

      Loading...
      Quick Look - ??
      • keuntungan investasi jangka panjang...
      • manfaat diversifikasi portofolio...
      • analisis risiko investasi...
      • strategi investasi yang menguntungkan...
      • peran pemerintah dalam mendorong investasi...