JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 94 hasil yang relevan dengan "mekanisme keuangan desa "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
139/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 07 Okt 2019
  • Diundangkan: 01 Jan 1900
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAH DAERAH
224/PMK.07/2017

Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
    112/PMK.07/2016

    Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

    • Ditetapkan: 12 Jul 2016
    • Diundangkan: 12 Jul 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        128/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
          80/PMK.05/2007

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

          • Ditetapkan: 18 Jul 2007
          • Diundangkan: 18 Jul 2007
          Thumbnail
          HUKUM UMUM
          Media Keuangan Juli 2020 - Menjaga Sinambung Hayat Desa

          Biro KLI Kementerian Keuangan

          • Diterbitkan: 01 Jul 2020

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM UMUM
          Media Keuangan April 2020 - Mandiri Dengan UMI

          Biro KLI Kementerian Keuangan

          • Diterbitkan: 01 Apr 2020

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 8
          • 9
          • 10

          Loading...
          Quick Look - ??
          • mekanisme keuangan desa...
          • pengelolaan anggaran desa...
          • transparansi keuangan desa...
          • pembangunan ekonomi lokal...
          • kebijakan fiskal untuk desa...