JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 130 hasil yang relevan dengan "pemerintahan digital "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
134/PMK.03/2021

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kade Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk...

  • Ditetapkan: 29 Sep 2021
  • Diundangkan: 29 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DAERAH PABEAN
60/PMK.03/2022

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ata...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
      133/PMK.03/2021

      Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai

      • Ditetapkan: 29 Sep 2021
      • Diundangkan: 29 Sep 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA ALOKASI UMUM | DANA ALOKASI KHUSUS
      PMK 134 TAHUN 2023

      Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusu...

      • Ditetapkan: 07 Des 2023
      • Diundangkan: 11 Des 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DAERAH PABEAN
      48/PMK.03/2020

      Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud da...

      • Ditetapkan: 05 Mei 2020
      • Diundangkan: 05 Mei 2020
      • Terjemahan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      CIPTA KERJA | KEWAJIBAN PERPAJAKAN | HAK DAN KEWAJIBAN
      63/PMK.03/2021

      Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara E...

      • Ditetapkan: 07 Jun 2021
      • Diundangkan: 08 Jun 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      211/PMK.07/2022

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 27 Des 2022
      • Diundangkan: 28 Des 2022

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      EODB | ELEKTRONIK | EODB
      PP 24 TAHUN 2018

      Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

      • Ditetapkan: 21 Jun 2018
      • Diundangkan: 21 Jun 2018

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 8
      • 9
      • 10
      • ...
      • 13

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pemerintahan digital...
      • transparansi anggaran...
      • layanan publik berbasis digital...
      • inovasi teknologi keuangan...
      • pengelolaan data pemerintah...