JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 354 hasil yang relevan dengan "pengembangan program sosial berbasis fiskal "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 06 Mar 2023
  • Diundangkan: 06 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | DANA OPERASIONAL
212/PMK.02/2013

Besaran Persentase Dana Operasional untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014.

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PP 84 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2015
  • Diundangkan: 04 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
BADAN USAHA MILIK NEGARA | PERUBAHAN
UU 16 TAHUN 2025

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 06 Okt 2025
  • Diundangkan: 06 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
182/PMK.05/2022

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

  • Ditetapkan: 06 Des 2022
  • Diundangkan: 09 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
179/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2020
  • Diundangkan: 12 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN KETIGA
PERPRES 109 TAHUN 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 17 Nov 2020
  • Diundangkan: 20 Nov 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 6 TAHUN 2023

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

  • Ditetapkan: 16 Feb 2023
  • Diundangkan: 16 Feb 2023
  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 36

Loading...
Quick Look - ??
  • pengembangan kebijakan sosial...
  • program fiskal untuk kesejahteraan masyarakat...
  • manajemen anggaran pemerintah untuk program sosial...
  • dampak program fiskal terhadap ekonomi lokal...
  • inovasi pembiayaan sosial melalui sektor publik...