JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 284 hasil yang relevan dengan "peraturan perdagangan bebas "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-02/BC/2020

Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman

  • Ditetapkan: 29 Jan 2020
  • Diundangkan: 29 Jan 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN
111/PMK.010/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik

  • Ditetapkan: 19 Agu 2020
  • Diundangkan: 24 Agu 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
SIROP FRUKTOSA | PENGENAAN BEA MASUK
126/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa

  • Ditetapkan: 09 Sep 2020
  • Diundangkan: 09 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
EMAS PERHIASAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 48 TAHUN 2023

Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari...

  • Ditetapkan: 28 Apr 2023
  • Diundangkan: 28 Apr 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | HUKUM KEUANGAN NEGARA
190/PMK.04/2022

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 15 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
201/PMK.04/2020

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PENCEMARAN LINGKUNGAN
PMK 32 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

  • Ditetapkan: 20 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
168/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Australia-Selandia Baru

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERDAGANGAN PREFERENSIAL | TARIF BEA MASUK
89/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeri...

  • Ditetapkan: 30 Mei 2022
  • Diundangkan: 02 Jun 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
81/PMK.04/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan ...

  • Ditetapkan: 17 Mei 2022
  • Diundangkan: 17 Mei 2022

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 29

Loading...
Quick Look - ??
  • peraturan perdagangan bebas Indonesia...
  • pengaruh perdagangan bebas terhadap perekonomian...
  • kebijakan fiskal dan perdagangan internasional...
  • aspek legal perdagangan bebas...
  • perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral...