JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 98 hasil yang relevan dengan "praktik terbaik audit dana pensiun "
    Dalam 0.032 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
    234/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2015
    • Diundangkan: 21 Des 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XI/2013

    Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        58/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          63/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
            30/PMK.010/2010

            Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

            • Ditetapkan: 09 Feb 2010
            • Diundangkan: 09 Feb 2010

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
            143/PMK.02/2015

            Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

            • Ditetapkan: 24 Jul 2015
            • Diundangkan: 24 Jul 2015
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
            39/PMK.03/2016

            Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

            • Ditetapkan: 22 Mar 2016
            • Diundangkan: 22 Mar 2016
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
            225/PMK.05/2016

            Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

            • Ditetapkan: 30 Des 2016
            • Diundangkan: 30 Des 2016
            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            35/PUU-XI/2013

            Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 8
              • 9
              • 10
              Quick Look - ??