JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 119 hasil yang relevan dengan "program percepatan pembangunan daerah "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    207/PMK.07/2020

    Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib

    • Ditetapkan: 18 Des 2020
    • Diundangkan: 21 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    199/PMK.02/2021

    Tata Cara Revisi Anggaran

    • Ditetapkan: 24 Des 2021
    • Diundangkan: 27 Des 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PENJAMINAN PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
    257/PMK.08/2016

    Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    60/PUU-IX/2011

    PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KLASIFIKASI | ANGGARAN
      187/PMK.02/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

      • Ditetapkan: 16 Des 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      UU 11 TAHUN 2020

      Cipta Kerja

      • Ditetapkan: 02 Nov 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
      210/PMK.02/2019

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      28/PUU-IX/2011

      Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengelolaan anggaran daerah...
        • pembangunan berkelanjutan...
        • strategi peningkatan pendapatan daerah...
        • pemanfaatan teknologi dalam pembangunan...
        • kerjasama pemerintah dan swasta...