JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 145 hasil yang relevan dengan "program perlindungan ekonomi "
Dalam 0.047 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
36 P/HUM/2020

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      39 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        32 P/HUM/2021

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
          217/PMK.01/2018

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 31 Des 2018
          • Diundangkan: 31 Des 2018

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
          76/PMK.07/2022

          Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 18 Apr 2022
          • Diundangkan: 18 Apr 2022

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          UU 11 TAHUN 2020

          Cipta Kerja

          • Ditetapkan: 02 Nov 2020
          • Diundangkan: 02 Nov 2020

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          108/PUU-XVIII/2020

          Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            36/PUU-XVIII/2020

            Pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pengujian ketentuan Pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentan...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
              18/PMK.07/2023

              Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

              • Ditetapkan: 28 Feb 2023
              • Diundangkan: 01 Mar 2023
              • 1
              • ...
              • 8
              • 9
              • 10
              • ...
              • 15

              Loading...
              Quick Look - ??
              • perlindungan ekonomi keluarga...
              • program bantuan sosial...
              • insentif pajak untuk UMKM...
              • pemulihan ekonomi pasca pandemi...
              • dukungan keuangan untuk usaha kecil...