JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 129 hasil yang relevan dengan "sistem akuntansi berbasis open source "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYUSUNAN | LAPORAN KEUANGAN
104/PMK.05/2017

Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 21 Jul 2017
  • Diundangkan: 21 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | BARANG MILIK NEGARA
69/PMK.06/2016

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 27 Apr 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
63 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
    104/PMK.010/2016

    Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 30 Jun 2016
    • Diundangkan: 30 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
    203/PMK.02/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    217/PMK.02/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
    127/PMK.05/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 24 Sep 2018
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    5/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      124/PMK.02/2016

      Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
      224/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      • 1
      • ...
      • 8
      • 9
      • 10
      • ...
      • 13

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sistem akuntansi open source untuk kementerian keuangan...
      • perangkat lunak akuntansi berbasis open source...
      • manajemen keuangan publik open source...
      • integrasi sistem akuntansi kementerian keuangan...
      • transparansi anggaran dengan software open source...