JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 171 hasil yang relevan dengan "transparansi pengelolaan keuangan "
    Dalam 0.027 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    118/PMK.01/2021

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 08 Sep 2021
    • Diundangkan: 09 Sep 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PMK 115 TAHUN 2023

    Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

    • Ditetapkan: 02 Nov 2023
    • Diundangkan: 06 Nov 2023
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    39 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
      3/PUU-XVII/2019

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAH DAERAH
        224/PMK.07/2017

        Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BADAN LAYANAN UMUM | PENGENDALIAN INTERN
        200/PMK.05/2017

        Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum

        • Ditetapkan: 21 Des 2017
        • Diundangkan: 21 Des 2017
        Thumbnail
        HUKUM UMUM
        Media Keuangan Februari 2020 - Mewujudkan Perlindungan Memadai

        Biro KLI Kementerian keuangan

        • Diterbitkan: 01 Feb 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
        127/PMK.05/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

        • Ditetapkan: 21 Sep 2018
        • Diundangkan: 24 Sep 2018
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
        180/PMK.01/2018

        Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window.

        • Ditetapkan: 31 Des 2018
        • Diundangkan: 31 Jan 2019
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 8
          • 9
          • 10
          • ...
          • 18
          Quick Look - ??