JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 978 hasil yang relevan dengan "pelayanan dasar "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BALAI BESAR KESEHATAN PARU | TARIF LAYANAN BLU
197/PMK.05/2014

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 06 Okt 2014
  • Diundangkan: 06 Okt 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN SOSIAL | BELANJA
81/PMK.05/2012

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 01 Jun 2012
  • Diundangkan: 01 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
44/PUU-IX/2011

Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | TATA CARA PENGELOLAAN
    250/PMK.06/2011

    Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 30 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
    147/PMK.04/2011

    Kawasan Berikat.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2011
    • Diundangkan: 06 Sep 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XI/2013

    Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
      259/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | KEMENTERIAN KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
      100/PMK.05/2014

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

      • Ditetapkan: 02 Jun 2014
      • Diundangkan: 02 Jun 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      271/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 90
      • 91
      • 92
      • ...
      • 98

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pelayanan kesehatan publik...
      • pembiayaan pendidikan dasar...
      • infrastruktur pelayanan sosial...
      • anggaran pemerintah daerah...
      • pengelolaan dana bantuan sosial...