JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 953 hasil yang relevan dengan "aksesibilitas layanan keuangan untuk UMKM "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAYANAN UMUM | TARIF
118/PMK.05/2009

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

  • Ditetapkan: 01 Jul 2009
  • Diundangkan: 01 Jul 2009
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
132/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 50 ayat (1) huruf k]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    25/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      49/PMK.02/2011

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

      • Ditetapkan: 17 Mar 2011
      • Diundangkan: 17 Mar 2011

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      230/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Hibah.

      • Ditetapkan: 21 Des 2011
      • Diundangkan: 21 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
      247/PMK.07/2015

      Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

      • Ditetapkan: 29 Des 2015
      • Diundangkan: 29 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
      249/PMK.05/2010

      Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

      • Ditetapkan: 27 Des 2010
      • Diundangkan: 27 Des 2010

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 92
      • 93
      • 94
      • 95
      • 96

      Loading...
      Quick Look - ??
      • aksesibilitas layanan keuangan UMKM...
      • inovasi teknologi keuangan untuk UMKM...
      • peran kementerian keuangan dalam pembiayaan UMKM...
      • kebijakan inklusi keuangan untuk sektor UMKM...
      • dukungan fiskal untuk pengembangan UMKM...