JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 1.007 hasil yang relevan dengan "program sosial dan dampak pajak "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PELAKSANAAN | IMBAL JASA PENJAMINAN
105/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

  • Ditetapkan: 28 Mei 2015
  • Diundangkan: 28 Mei 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
57/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
    223/PMK.05/2015

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

    • Ditetapkan: 15 Des 2015
    • Diundangkan: 15 Des 2015
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
      241/PMK.05/2012

      Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

      • Ditetapkan: 27 Des 2012
      • Diundangkan: 27 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      263/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
      220/PMK.05/2016

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
      39/PMK.03/2016

      Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

      • Ditetapkan: 22 Mar 2016
      • Diundangkan: 22 Mar 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
      248/PMK.05/2012

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 28 Des 2012
      • Diundangkan: 28 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      49/PMK.02/2011

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

      • Ditetapkan: 17 Mar 2011
      • Diundangkan: 17 Mar 2011

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 92
      • 93
      • 94
      • ...
      • 101

      Loading...
      Quick Look - ??
      • program sosial berkelanjutan...
      • dampak pajak terhadap kesejahteraan masyarakat...
      • efisiensi anggaran pajak...
      • transparansi pengelolaan pajak...
      • kontribusi pajak dalam pembangunan sosial...