JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 994 hasil yang relevan dengan "big data dalam audit pajak "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
27/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    23/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENILAIAN ASET | MILIK ASING/CINA
        185/PMK.06/2009

        Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.

        • Ditetapkan: 16 Nov 2009
        • Diundangkan: 18 Nov 2009

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        71/PUU-IX/2011

        Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          77/PUU-VIII/2010

          Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
            62/PMK.04/2011

            Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

            • Ditetapkan: 30 Mar 2011
            • Diundangkan: 30 Mar 2011

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
            68/PMK.05/2015

            Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

            • Ditetapkan: 27 Mar 2015
            • Diundangkan: 27 Mar 2015
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            77/PUU-IX/2011

            Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
              249/PMK.05/2010

              Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

              • Ditetapkan: 27 Des 2010
              • Diundangkan: 27 Des 2010

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 93
              • 94
              • 95
              • ...
              • 100

              Loading...
              Quick Look - ??
              • big data dalam audit pajak...
              • analisis data untuk kepatuhan pajak...
              • teknologi informasi dan audit pajak...
              • pemanfaatan big data dalam pengawasan pajak...
              • inovasi teknologi untuk akuntabilitas fiskal...