SE SE-12/PJ.54/1995

Tatacara Pengurangan Ppn atau Ppn dan Ppn Bm untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan (Seri Ppn 11-95) ...

SE SE-12/BC/1995

Tata Laksana Perlakuan Pungutan Negara Terhadap Pengeluaran Barang Jadi Elektronika Hasil Olahan Perusahaan Pengolahan di Entrepot Produksi untuk Tuju ...

UU 12 TAHUN 1995

Pemasyarakatan.

• Ditetapkan: 30 Dec 1995
• Diundangkan: 30 Dec 1995

12/KMK.05/1996

Pemberian Ijin Epte Kepada Pt. Dosen Indonesia yang Terletak di Jl. Raya Legok, Desa Cijantan, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, Jawa Barat ...

• Ditetapkan: 11 Jan 1996
• Diundangkan: 11 Jan 1996

12/KMK.01/1998

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Penolong untuk Industri Makanan dan Minuman Serta Industri Kemasan Makanan/Minuman ...

• Ditetapkan: 16 Jan 1998
• Diundangkan: 16 Jan 1998

PP 12 TAHUN 1998

Perusahaan Perseroan (Persero).

• Ditetapkan: 17 Jan 1998
• Diundangkan: 17 Jan 1998

PP 12 TAHUN 1998

Perusahaan Perseroan (Persero)

• Ditetapkan: 17 Jan 1998
• Diundangkan: 17 Jan 1998

12/KMK.014/2000

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 10 S/D 16 Ja ...

• Ditetapkan: 10 Jan 2000
• Diundangkan: 10 Jan 2000

12/KMK.014/2001

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Bm, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 15 Sampai dengan 21 Januar ...

• Ditetapkan: 12 Jan 2001
• Diundangkan: 12 Jan 2001

PP 12 TAHUN 2001

Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. ...

• Ditetapkan: 22 Mar 2001
• Diundangkan: 22 Mar 2001