JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.016 hasil yang relevan dengan "Pengelolaan Keuangan Daerah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
13/PMK.07/2010

Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggar...

  • Ditetapkan: 25 Jan 2010
  • Diundangkan: 25 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
93/PUU-X/2012

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah 5 menimbulkan tidak adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatka...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
    229/PMK.01/2009

    Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
    77/PMK.08/2013

    Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

    • Ditetapkan: 11 Apr 2013
    • Diundangkan: 11 Apr 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | MINYAK DAN GAS BUMI
    14/PMK.07/2010

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Ang...

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMILIHAN | PINJAMAN DALAM NEGERI
    90/PMK.08/2010

    Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2010
    • Diundangkan: 21 Apr 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    42/PUU-X/2012

    Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      46/PUU-X/2012

      Uji materi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari h...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        45/PUU-X/2012

        Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          MPR | DPD
          UU 27 TAHUN 2009

          Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

          • Ditetapkan: 29 Agu 2009
          • Diundangkan: 29 Agu 2009

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 94
          • 95
          • 96
          • ...
          • 102

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Pengelolaan Anggaran Daerah...
          • Evaluasi Kinerja Keuangan...
          • Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan...
          • Strategi Pembangunan Berkelanjutan Daerah...
          • Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah...