JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 980 hasil yang relevan dengan "utang negara dan infrastruktur hijau "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
229/PMK.01/2009

Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
82/PUU-IX/2011

PUU Nomor 10/1998 tentang Perbankan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | KLASIFIKASI BARANG
    132/PMK.010/2015

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk ata...

    • Ditetapkan: 08 Jul 2015
    • Diundangkan: 09 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    57/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | MEKANISME PENGELOLAAN
      191/PMK.05/2011

      Mekanisme Pengelolaan Hibah.

      • Ditetapkan: 30 Nov 2011
      • Diundangkan: 30 Nov 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
      62/PMK.03/2012

      Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

      • Ditetapkan: 26 Apr 2012
      • Diundangkan: 26 Apr 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIEKSPOR | PENGEMBALIAN BEA MASUK
      253/PMK.04/2011

      Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

      • Ditetapkan: 28 Des 2011
      • Diundangkan: 28 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERSETUJUAN | PENGADAAN BARANG/JASA
          56/PMK.02/2010

          Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

          • Ditetapkan: 02 Mar 2010
          • Diundangkan: 02 Mar 2010

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 94
          • 95
          • 96
          • 97
          • 98

          Loading...
          Quick Look - ??
          • utang negara...
          • infrastruktur hijau...
          • investasi berkelanjutan...
          • pembiayaan publik...
          • kebijakan fiskal ramah lingkungan...