JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 2.047 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
    Dalam 0.021 detik
    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 88 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development.

    • Ditetapkan: 25 Okt 2012
    • Diundangkan: 25 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DIPA
    10/PMK.05/2011

    Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Se...

    • Ditetapkan: 10 Jan 2011
    • Diundangkan: 10 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENAMBAHAN | ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
    PP 93 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector.

    • Ditetapkan: 25 Okt 2012
    • Diundangkan: 25 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    LINGKUNGAN HIDUP | PEMBANGUNAN
    PP 40 TAHUN 2012

    Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

    • Ditetapkan: 05 Mar 2012
    • Diundangkan: 05 Mar 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PT. PAL INDONESIA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 110 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pal Indonesia.

    • Ditetapkan: 24 Des 2012
    • Diundangkan: 24 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PT GARAM
    PP 113 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Garam.

    • Ditetapkan: 24 Des 2012
    • Diundangkan: 24 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PT. PINDAD | PENAMBAHAN
    PP 111 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pindad.

    • Ditetapkan: 24 Des 2012
    • Diundangkan: 24 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENAMBAHAN | PT DIRGANTARA INDONESIA
    PP 116 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dirgantara Indonesia.

    • Ditetapkan: 28 Des 2012
    • Diundangkan: 28 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    TATACARA PEMUNGUTAN | ROKOK
    115/PMK.07/2013

    Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2013
    • Diundangkan: 01 Agu 2013
    • Konsolidasi

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUMBER DAYA PANAS BUMI
    231/PMK.011/2011

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkita...

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 96
    • 97
    • 98
    • ...
    • 205
    Quick Look - ??