JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 1.031 hasil yang relevan dengan "pajak daerah "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
    113/PMK.02/2009

    Rekening Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 23 Jun 2009
    • Diundangkan: 23 Jun 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XI/2013

    Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA BAGI HASIL | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
      13/PMK.07/2010

      Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggar...

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ALOKASI DANA BAGI HASIL | MINYAK DAN GAS BUMI
      14/PMK.07/2010

      Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Ang...

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
      162/PMK.07/2009

      Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

      • Ditetapkan: 04 Nov 2009
      • Diundangkan: 04 Nov 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN | KONTRAKTOR
      257/PMK.011/2011

      Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasil...

      • Ditetapkan: 28 Des 2011
      • Diundangkan: 28 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTAMBANGAN UMUM | DANA BAGI HASIL
      144/PMK.07/2009

      Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008.

      • Ditetapkan: 02 Sep 2009
      • Diundangkan: 02 Sep 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MINYAK DAN GAS BUMI | PENERIMAAN NEGARA
      79/PMK.02/2012

      Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk K...

      • Ditetapkan: 24 Mei 2012
      • Diundangkan: 24 Mei 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      49/PMK.02/2011

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

      • Ditetapkan: 17 Mar 2011
      • Diundangkan: 17 Mar 2011

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 96
      • 97
      • 98
      • ...
      • 104

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pajak daerah...
      • pengelolaan keuangan daerah...
      • strategi peningkatan pendapatan daerah...
      • transparansi pajak daerah...
      • kebijakan perpajakan daerah...