JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.016 hasil yang relevan dengan "pengelolaan keuangan daerah "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
12/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      27/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        AKHIR TAHUN ANGGARAN | PEDOMAN PELAKSANAAN
        169/PMK.05/2009

        Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

        • Ditetapkan: 04 Nov 2009
        • Diundangkan: 04 Nov 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        60/PUU-IX/2011

        PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          230/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Hibah.

          • Ditetapkan: 21 Des 2011
          • Diundangkan: 21 Des 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BADAN LAYANAN UMUM | PIUTANG
          230/PMK.05/2009

          Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

          • Ditetapkan: 28 Des 2009
          • Diundangkan: 28 Des 2009

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
          03/PMK.06/2011

          Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

          • Ditetapkan: 05 Jan 2011
          • Diundangkan: 06 Jan 2011

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
          206/PMK.05/2010

          Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

          • Ditetapkan: 29 Nov 2010
          • Diundangkan: 29 Nov 2010

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 96
          • 97
          • 98
          • ...
          • 102

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengelolaan anggaran daerah...
          • transparansi keuangan publik...
          • evaluasi kinerja keuangan daerah...
          • sistem informasi manajemen keuangan...
          • optimalisasi pendapatan asli daerah...