JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 533 hasil yang relevan dengan "Kebijakan insentif pajak di negara berkembang "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-6/PB/2025

Pedoman Penyusunan Kontrak Kinerja dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 18 Mar 2025
  • Diundangkan: 18 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2023

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 21 Sep 2023
  • Diundangkan: 25 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | MOBIL LISTRIK
PMK 135 TAHUN 2024

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bat...

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 7 TAHUN 2024

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 12 Feb 2024
  • Diundangkan: 13 Feb 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH | PELAKSANAAN
PMK 92 TAHUN 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 18 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 9 TAHUN 2024

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bat...

  • Ditetapkan: 12 Feb 2024
  • Diundangkan: 15 Feb 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INSENTIF | RUMAH TAPAK
PMK 60 TAHUN 2025

Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 15 Agu 2025
  • Diundangkan: 25 Agu 2025
Thumbnail
PENGELOLA FISKAL | PENGELOLAAN DANA
PMK 91 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PENGADAAN BARANG/JASA
PMK 93 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 54

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan insentif pajak...
  • negara berkembang...
  • stimulasi investasi...
  • pengembangan ekonomi regional...
  • reformasi perpajakan...