JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 265 hasil yang relevan dengan "Otoritas Jasa Keuangan "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
OTORITAS JASA KEUANGAN
UU 21 TAHUN 2011

Otoritas Jasa Keuangan

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011
Thumbnail
PUNGUTAN | OTORITAS JASA KEUANGAN
PP 11 TAHUN 2014

Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

  • Ditetapkan: 12 Feb 2014
  • Diundangkan: 12 Feb 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
OTORITAS JASA KEUANGAN | BIDANG LAIN-LAIN
197/PMK.010/2018

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa ...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENCABUTAN | OTORITAS JASA KEUANGAN
23/PMK.010/2017

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa ...

  • Ditetapkan: 24 Feb 2017
  • Diundangkan: 24 Feb 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
269/PMK.05/2014

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 untuk Otoritas Jas...

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | OTORITAS JASA KEUANGAN
229/PMK.05/2013

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa...

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013
Thumbnail
OTORITAS JASA KEUANGAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
253/PMK.05/2012

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 pada Otoritas Jasa...

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PERUBAHAN
    147/PMK.05/2014

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Angga...

    • Ditetapkan: 14 Jul 2014
    • Diundangkan: 14 Jul 2014
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    33/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • 2
      • ...
      • 27

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Otoritas Jasa Keuangan...
      • regulasi sektor keuangan...
      • pengawasan lembaga keuangan...
      • perlindungan konsumen keuangan...
      • perkembangan pasar modal...