JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 255 hasil yang relevan dengan "Penerapan QR code dalam pemerintahan "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA NASKAH DINAS | TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
164/PMK.01/2021

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 22 Nov 2021
  • Diundangkan: 23 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN NEGARA | PEMERINTAHAN
UU 61 TAHUN 2024

Kementerian Negara

  • Ditetapkan: 15 Okt 2024
  • Diundangkan: 15 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG NATIONAL SINGLE WINDOW
214/PMK.012/2022

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 28 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENYELENGGARAAN
PP 37 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PERCEPATAN | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PERPRES 75 TAHUN 2024

Percepatan Pembangunan lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 11 Jul 2024
  • Diundangkan: 11 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
SPBE | KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK 110 TAHUN 2024

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 18 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 26

Loading...
Quick Look - ??
  • Penerapan QR code untuk transparansi anggaran...
  • Inovasi teknologi QR code dalam pelayanan publik...
  • Efektivitas QR code dalam pengawasan keuangan...
  • Integrasi sistem QR code dalam pelaporan pajak...
  • Dampak penggunaan QR code terhadap efisiensi administrasi pemerintahan...