39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

• Ditetapkan: 12 Apr 2018
• Diundangkan: 12 Apr 2018
• Terjemahan

Relevan terhadapHalaman 3, Halaman 2, dan Halaman 5

PMK 112 TAHUN 2025

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

• Ditetapkan: 30 Des 2025
• Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadapHalaman 47 dan Halaman 40

PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

• Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadapPasal 12

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

UU 7 TAHUN 1994

Pengesahan Persetujuan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

• Ditetapkan: 02 Nov 1994
• Diundangkan: 02 Nov 1994

1/PUU-X/2012

PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Relevan terhadapHalaman 142

70 P/HUM/2013

Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

Relevan terhadapHalaman 75

102/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

Relevan terhadapHalaman 10

187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

• Ditetapkan: 30 Sep 2015
• Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadapPasal 27