JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 102 hasil yang relevan dengan "analisis efek pajak terhadap industri mineral "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
52/PMK.02/2021

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik ...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2021
  • Diundangkan: 31 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | MONITORING
216/PMK.04/2022

Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 29 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34/PMK.04/2021

Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

  • Ditetapkan: 01 Apr 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
RETRIBUSI DAERAH | PAJAK DAERAH
PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  • Ditetapkan: 16 Jun 2023
  • Diundangkan: 16 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
137/PMK.010/2018

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG MEWAH | PERUBAHAN KETUJUH
198/PMK.010/2019

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew...

  • Ditetapkan: 23 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis pajak mineral...
  • dampak kebijakan pajak terhadap industri tambang...
  • upaya pemerintah dalam pengelolaan pajak mineral...
  • penerimaan negara dari sektor mineral...
  • kebijakan fiskal dan pertumbuhan industri mineral...