JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 2.014 hasil yang relevan dengan "analisis pendapatan dan belanja provinsi "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan An...

  • Ditetapkan: 03 Feb 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM UMUM
PP 19 TAHUN 2022

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

  • Ditetapkan: 09 Mei 2022
  • Diundangkan: 09 Mei 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
10/PMK.02/2023

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 06 Feb 2023
  • Diundangkan: 15 Feb 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
SURAT UTANG NEGARA | PASAR PERDANA DOMESTIK
PMK 94 TAHUN 2025

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
KAPASITAS FISKAL DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2025

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 29 TAHUN 2022

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

  • Ditetapkan: 08 Des 2022
  • Diundangkan: 08 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERLAKUAN PERPAJAKAN | SUMBANGAN KEAGAMAAN
PMK 114 TAHUN 2025

Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
INPRES 1 TAHUN 2025

Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 22 Jan 2025
  • Diundangkan: 22 Jan 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 202

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis pendapatan daerah...
  • pengelolaan anggaran provinsi...
  • strategi belanja pemerintah...
  • efisiensi fiskal provinsi...
  • kebijakan pendapatan dan belanja daerah...