JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 591 hasil yang relevan dengan "analisis pengeluaran pemerintahan berdasarkan gender "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEDOMAN PELAKSANAAN
PMK 95 TAHUN 2025

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PENCEMARAN LINGKUNGAN
PMK 32 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

  • Ditetapkan: 20 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | DANA DESA | DANA BAGI HASIL
PMK 130 TAHUN 2023

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

  • Ditetapkan: 29 Nov 2023
  • Diundangkan: 30 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BARANG IMPOR | HUKUM KEUANGAN NEGARA
190/PMK.04/2022

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 15 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYALURAN | BENCANA ALAM
PMK 28 TAHUN 2025

Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

  • Ditetapkan: 21 Apr 2025
  • Diundangkan: 28 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SAWIT
PMK 10 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Bagi HasilPerkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 03 Mar 2026
  • Diundangkan: 06 Mar 2026

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 60

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis pengeluaran pemerintah berdasarkan gender...
  • dampak pengeluaran publik terhadap kesetaraan gender...
  • alokasi anggaran yang sensitif gender...
  • evaluasi kebijakan anggaran terhadap perempuan...
  • strategi peningkatan partisipasi gender dalam penganggaran publik...