JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 130 hasil yang relevan dengan "dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap perekonomian nasional "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
KERJASAMA EKONOMI | BIDANG FISKAL
UU 24 TAHUN 2022

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

  • Ditetapkan: 27 Sep 2022
  • Diundangkan: 27 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 25 TAHUN 2022

Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partne...

  • Ditetapkan: 27 Sep 2022
  • Diundangkan: 27 Sep 2022
Thumbnail
TIM NASIONAL | PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Kpres 6 TAHUN 2013

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional.

  • Ditetapkan: 22 Jan 2013
  • Diundangkan: 22 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
UU 7 TAHUN 2014

Perdagangan

  • Ditetapkan: 11 Mar 2014
  • Diundangkan: 11 Mar 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | KAWASAN EKONOMI | CIPTA KERJA
PP 40 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Des 2020
  • Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PMK.07/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 04 Mei 2021
  • Diundangkan: 05 Mei 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak perjanjian perdagangan bebas...
  • perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi...
  • kebijakan fiskal dan perdagangan internasional...
  • analisis sektor industri lokal...
  • kebijakan tarif dan investasi asing...