JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 30 hasil yang relevan dengan "e-government implementation finance ministry "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
EODB | BIDANG PAJAK | EODB
39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  • Ditetapkan: 12 Apr 2018
  • Diundangkan: 12 Apr 2018
  • Terjemahan

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | PERJANJIAN
PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
87/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

  • Ditetapkan: 01 Jul 2021
  • Diundangkan: 01 Jul 2021
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
169/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama E...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020
Thumbnail
NATIONAL SINGLE WINDOW | PEDOMAN
63/PMK.01/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia Nat...

  • Ditetapkan: 06 Jun 2018
  • Diundangkan: 21 Jun 2018
Thumbnail
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA | PEMBENTUKAN
UU 7 TAHUN 1994

Pengesahan Persetujuan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

  • Ditetapkan: 02 Nov 1994
  • Diundangkan: 02 Nov 1994
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
199/PMK.012/2020

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020
  • 1
  • 2
  • 3

Loading...
Quick Look - ??
  • e-government implementation finance ministry...
  • digital transformation in public finance...
  • financial management systems for e-government...
  • budget transparency in e-government...
  • stakeholder engagement in government digital services...