JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 42 hasil yang relevan dengan "economic impact of government debt "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
55/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KEMITRAAN EKONOMI | TARIF BEA MASUK
PMK 87 TAHUN 2023

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 31 Agu 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 88 TAHUN 2023

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 31 Agu 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
227/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (C...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
219/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republi...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
80/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 28 Jun 2021
  • Diundangkan: 29 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
EODB | BIDANG PAJAK | EODB
39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  • Ditetapkan: 12 Apr 2018
  • Diundangkan: 12 Apr 2018
  • Terjemahan

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
228/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk Melalui User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Ind...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 25 TAHUN 2022

Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partne...

  • Ditetapkan: 27 Sep 2022
  • Diundangkan: 27 Sep 2022
Thumbnail
PERPAJAKAN | PETUNJUK TEKNIS
PMK 108 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Loading...
Quick Look - ??
  • economic impact of government debt...
  • fiscal policy and government debt...
  • debt sustainability analysis...
  • public debt management strategies...
  • economic growth and public finance...