JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 20 hasil yang relevan dengan "efisiensi pengelolaan email "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023
Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PER-16/PJ/2019

Petunjuk Pelaksanaan Tata naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

  • Ditetapkan: 30 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
3/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    16/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      54/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        53/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1))

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          95/PUU-XI/2013

          Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            18/PUU-XV/2017

            Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              62/PUU-XI/2013

              Pengujian UU Nomor 17/2003

                Relevan terhadap, , dan

                • 1
                • 2

                Loading...
                Quick Look - ??
                • efisiensi pengelolaan email kementerian keuangan...
                • sistem manajemen email untuk instansi publik...
                • strategi komunikasi efektif di kementerian...
                • aplikasi pengelolaan email untuk pelayanan publik...
                • analisis produktivitas email di sektor pemerintah...