39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

• Ditetapkan: 12 Apr 2018
• Diundangkan: 12 Apr 2018
• Terjemahan

Relevan terhadapHalaman 23, Halaman 1, dan Halaman 3

UU 24 TAHUN 2022

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

• Ditetapkan: 27 Sep 2022
• Diundangkan: 27 Sep 2022

Relevan terhadapPasal 2

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

227/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

• Ditetapkan: 31 Des 2018
• Diundangkan: 31 Des 2018

70 P/HUM/2013

Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

Relevan terhadapHalaman 75

187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

• Ditetapkan: 30 Sep 2015
• Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadapPasal 27

79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

• Ditetapkan: 03 Jul 2020
• Diundangkan: 03 Jul 2020

81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

• Ditetapkan: 03 Jul 2020
• Diundangkan: 03 Jul 2020

76/PMK.03/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

• Ditetapkan: 31 Mar 2010
• Diundangkan: 31 Mar 2010