Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap dan
Piloting Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Relevan terhadap
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025
Relevan terhadap
Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak dalam rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah
Relevan terhadap
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap
Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023
Relevan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Relevan terhadap
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Relevan terhadap