JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.705 hasil yang relevan dengan "implementasi peraturan pajak untuk mining "
Dalam 0.063 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN
PMK 117 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN | INDIKATOR
PMK 2 TAHUN 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi ...

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 93 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadang...

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 18 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK | PPN DTP
PMK 5 TAHUN 2026

Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 19 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | MANAJEMEN TALENTA
PMK 38 TAHUN 2025

Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jun 2025
  • Diundangkan: 13 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PPH 21
PMK 6 TAHUN 2026

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yangDitanggung Pemerintah Tah...

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 19 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 7 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 12 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 36 TAHUN 2023

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) unt...

  • Ditetapkan: 28 Mar 2023
  • Diundangkan: 29 Mar 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 171

Loading...
Quick Look - ??
  • implementasi peraturan pajak mining...
  • pajak sumber daya mineral...
  • kebijakan fiskal untuk sektor pertambangan...
  • kepatuhan pajak perusahaan tambang...
  • pengawasan pajak industri ekstraktif...