Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Relevan terhadap
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Relevan terhadap
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Relevan terhadap
Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus