JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 72 hasil yang relevan dengan "implikasi fiskal dari program pengentasan kemiskinan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INDEKS FISKAL | TAHUN ANGGARAN 2015
142/PMK.07/2014

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 11 Jul 2014
  • Diundangkan: 11 Jul 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
INDEKS FISKAL | PERENCANAAN PENDANAAN
54/PMK.07/2012

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 16 Apr 2012
  • Diundangkan: 16 Apr 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
74/PMK.07/2013

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 08 Apr 2013
  • Diundangkan: 08 Apr 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENANGGULANGAN KEMISKINAN | PENDANAAN
168/PMK.07/2009

Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 33 TAHUN 2024

Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024
Thumbnail
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI | DIPA
229/PMK.02/2012

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 ...

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • implikasi fiskal program pengentasan kemiskinan...
  • analisis anggaran untuk program sosial...
  • dampak ekonomi program pengentasan kemiskinan...
  • efisiensi alokasi anggaran daerah...
  • strategi pembiayaan program kesejahteraan sosial...