JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 240 hasil yang relevan dengan "kawasan industri "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
KAWASAN INDUSTRI
PP 24 TAHUN 2009

Kawasan Industri.

  • Ditetapkan: 03 Mar 2009
  • Diundangkan: 03 Mar 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
FASILITAS PERPAJAKAN | KAWASAN INDUSTRI
105/PMK.010/2016

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HASIL TEMBAKAU | KAWASAN INDUSTRI
21/PMK.04/2020

Kawasan Industri Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 16 Mar 2020
  • Diundangkan: 16 Mar 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PT. DENKO WAHANA INDUSTRIES | KAWASAN BERIKAT
8/KMK.05/1999

Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (Pkb) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (Pdkb) Kepada P...

  • Ditetapkan: 06 Jan 1999
  • Diundangkan: 06 Jan 1999
Thumbnail
PT ARTAKREASI DANEKATAMA | PENETAPAN
621/KMK.04/2004

Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (Pkb) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (Pdkb) Kepada P...

  • Ditetapkan: 31 Des 2004
  • Diundangkan: 31 Des 2004
Thumbnail
KAWASAN BERIKAT | PENETAPAN
622/KMK.04/2004

Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (Pkb) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (Pdkb) Kepada P...

  • Ditetapkan: 31 Des 2004
  • Diundangkan: 31 Des 2004
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 22 TAHUN 2023

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 13 Mar 2023
  • Diundangkan: 14 Mar 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan An...

  • Ditetapkan: 03 Feb 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 24

Loading...
Quick Look - ??
  • kawasan industri berkelanjutan...
  • insentif fiskal untuk investasi industri...
  • pengembangan infrastruktur industri...
  • analisis dampak ekonomi kawasan industri...
  • kebijakan perpajakan untuk pengembangan industri...