JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 989 hasil yang relevan dengan "kebijakan belanja publik yang berkelanjutan "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
APBN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 15 TAHUN 2025

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 18 Sep 2025
  • Diundangkan: 18 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 12 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera...

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH | PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
206/PMK.07/2022

Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | KEUANGAN NEGARA
PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SAWIT
PMK 10 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Bagi HasilPerkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 03 Mar 2026
  • Diundangkan: 06 Mar 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 63 TAHUN 2025

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan...

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 01 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
INPRES 1 TAHUN 2025

Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 22 Jan 2025
  • Diundangkan: 22 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 99

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan belanja publik berkelanjutan...
  • transparansi penganggaran...
  • efisiensi penggunaan anggaran...
  • inovasi dalam pengadaan barang...
  • dampak sosial ekonomi belanja publik...