JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 710 hasil yang relevan dengan "kebijakan gaji dalam administrasi publik "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PETUNJUK TEKNIS | TUNJANGAN HARI RAYA
PMK 23 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 12 Mar 2025
  • Diundangkan: 13 Mar 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATA KERJA | KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
PMK 116 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | PNBP
PMK 106 TAHUN 2024

Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sewa Satuan Rumah...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 33 TAHUN 2024

Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | KEUANGAN NEGARA
PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENATAAN BIROKRASI | PEGAWAI NEGERI SIPIL
135/PMK.05/2022

Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instans...

  • Ditetapkan: 12 Sep 2022
  • Diundangkan: 13 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERPRES 50 TAHUN 2022

Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

  • Ditetapkan: 04 Apr 2022
  • Diundangkan: 04 Apr 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 14 TAHUN 2024

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

  • Ditetapkan: 13 Mar 2024
  • Diundangkan: 13 Mar 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SPBE | KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK 110 TAHUN 2024

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 18 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 71

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan gaji pegawai negeri...
  • transparansi penggajian publik...
  • struktur remunerasi pemerintahan...
  • analisis komponen gaji Kementerian Keuangan...
  • evaluasi kebijakan kompensasi sektor publik...