JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.573 hasil yang relevan dengan "kebijakan pajak daerah yang berkelanjutan "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 12 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera...

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DITANGGUNG PEMERINTAH
PMK 13 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 90 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PPH PASAL 21 | BIDANG PAJAK
PMK 72 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah ...

  • Ditetapkan: 20 Okt 2025
  • Diundangkan: 28 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
INSENTIF | RUMAH TAPAK
PMK 60 TAHUN 2025

Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 15 Agu 2025
  • Diundangkan: 25 Agu 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | MOBIL LISTRIK
PMK 135 TAHUN 2024

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bat...

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
LAYANAN ADMINISTRASI | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-8/PJ/2025

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 158

Loading...
Quick Look - ??
  • pajak daerah berkelanjutan...
  • kebijakan fiskal ramah lingkungan...
  • kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah...
  • insentif pajak untuk energi terbarukan...
  • transparansi pengelolaan pajak daerah...