JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 520 hasil yang relevan dengan "kesehatan keuangan pemerintah "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
PMK 83 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 19 Nov 2025
  • Diundangkan: 08 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA ALOKASI UMUM | PENYELESAIAN
PMK 87 TAHUN 2025

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

  • Ditetapkan: 17 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | BIDANG ANGGARAN
PMK 110 TAHUN 2025

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2026

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 41 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 24 Jun 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | BPJS KESEHATAN
PMK 148 TAHUN 2023

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023
Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BPJS KETENAGAKERJAAN
PMK 46 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan ...

  • Ditetapkan: 16 Jul 2025
  • Diundangkan: 24 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
IURAN JAMINAN KESEHATAN | PESERTA PEKERJA
PMK 51 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan ...

  • Ditetapkan: 05 Agu 2024
  • Diundangkan: 14 Agu 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 45 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

  • Ditetapkan: 24 Jun 2024
  • Diundangkan: 04 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 94 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan...

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 52

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan anggaran negara...
  • reformasi fiskal...
  • manajemen utang publik...
  • transparansi keuangan pemerintah...
  • pemantauan dan evaluasi APBN...