Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap, , dan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara
Relevan terhadap
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Relevan terhadap dan
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Relevan terhadap dan
Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak dalam rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah
Relevan terhadap
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap, , dan
Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
Relevan terhadap, , dan
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Relevan terhadap, , dan