JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 178 hasil yang relevan dengan "mekanisme pendanaan untuk proyek pembangunan komunitas "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBIAYAAN
PMK 112 TAHUN 2024

Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 20 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PP 16 TAHUN 2023

Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 03 Apr 2023
  • Diundangkan: 03 Apr 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERCEPATAN | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PERPRES 75 TAHUN 2024

Percepatan Pembangunan lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 11 Jul 2024
  • Diundangkan: 11 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
80/PMK.08/2022

Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Mult...

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 20 Apr 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 5 TAHUN 2025

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penye...

  • Ditetapkan: 07 Jan 2025
  • Diundangkan: 21 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 35 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

  • Ditetapkan: 29 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 38 TAHUN 2025

Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 10 Sep 2025
  • Diundangkan: 10 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PMK 95 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembag...

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 15 Sep 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERENCANAAN | PEMBANGUNAN NASIONAL
PP 17 TAHUN 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

  • Ditetapkan: 24 Mei 2017
  • Diundangkan: 24 Mei 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • pendanaan proyek pembangunan komunitas...
  • mekanisme pembiayaan untuk inisiatif sosial...
  • strategi pendanaan berkelanjutan untuk pengembangan komunitas...
  • alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat...
  • pelibatan masyarakat dalam proyek pendanaan publik...