JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 113 hasil yang relevan dengan "mekanisme penyelesaian sengketa konsumen online "
Dalam 0.048 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENYELENGGARAAN
PP 37 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
SALDO ANGGARAN LEBIH | DANA
PMK 88 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
30/PMK.08/2021

Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 31 Mar 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM UMUM | BIDANG PAJAK
PERPU 2 TAHUN 2022

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
KABUPATEN BARITO UTARA | PEMBENTUKAN
Kpres 3 TAHUN 2013

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Barito Utara.

  • Ditetapkan: 18 Jan 2013
  • Diundangkan: 18 Jan 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN | PEMBENTUKAN
Kpres 4 TAHUN 2014

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota...

  • Ditetapkan: 24 Jan 2014
  • Diundangkan: 24 Jan 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN | PEMBENTUKAN
Kpres 5 TAHUN 2014

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung...

  • Ditetapkan: 24 Jan 2014
  • Diundangkan: 24 Jan 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
ASET KRIPTO | DERIVATIF KEUANGAN
PP 49 TAHUN 2024

Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • penyelesaian sengketa konsumen...
  • mekanisme mediasi online...
  • perlindungan hak konsumen digital...
  • arbitrase untuk transaksi elektronik...
  • regulasi perlindungan konsumen online...