JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 118 hasil yang relevan dengan "mekanisme umpan balik penerima bantuan "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
114/PMK.05/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belan...

  • Ditetapkan: 30 Agu 2021
  • Diundangkan: 31 Agu 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
182/PMK.05/2022

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

  • Ditetapkan: 06 Des 2022
  • Diundangkan: 09 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PERUBAHAN KEDUA
132/PMK.05/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 23 Sep 2021
  • Diundangkan: 24 Sep 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
113/PMK.02/2021

Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 25 Agu 2021
  • Diundangkan: 26 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | DANA DESA
94/PMK.07/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka M...

  • Ditetapkan: 19 Jul 2021
  • Diundangkan: 19 Jul 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
227/PMK.09/2021

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
254/PMK.05/2015

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 23 TAHUN 2024

Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024
Thumbnail
PELAKSANAAN ANGGARAN | MEKANISME
168/PMK.05/2015

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga.

  • Ditetapkan: 03 Sep 2015
  • Diundangkan: 03 Sep 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
PMK 55 TAHUN 2024

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

  • Ditetapkan: 21 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • mekanisme umpan balik penerima bantuan...
  • evaluasi dampak program bantuan...
  • transparansi pengelolaan dana bantuan...
  • partisipasi masyarakat dalam bantuan sosial...
  • peningkatan akuntabilitas penerima bantuan...