JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 423 hasil yang relevan dengan "optimalisasi penerimaan pajak untuk program publik "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
211/PMK.05/2021

Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Mil...

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 43 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi ...

  • Ditetapkan: 26 Apr 2023
  • Diundangkan: 27 Apr 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PMK 54 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada ...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2023
  • Diundangkan: 17 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
4/PMK.02/2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi N...

  • Ditetapkan: 17 Jan 2023
  • Diundangkan: 20 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN PENGELOLAAN | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 76 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
214/PMK.02/2021

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
110/PMK.05/2021

Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 09 Agu 2021
  • Diundangkan: 10 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 43

Loading...
Quick Look - ??
  • optimalisasi penerimaan pajak...
  • strategi pengelolaan pajak...
  • peningkatan kesadaran pajak masyarakat...
  • transparansi penggunaan pajak untuk program publik...
  • pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak...