JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.597 hasil yang relevan dengan "optimasi pendapatan dari pajak daerah "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 120 TAHUN 2025

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
JABATAN FUNGSIONAL | KEUANGAN NEGARA
PMK 78 TAHUN 2025

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

  • Ditetapkan: 11 Nov 2025
  • Diundangkan: 20 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
KURANG BAYAR | LEBIH BAYAR
PMK 89 TAHUN 2024

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 07 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan An...

  • Ditetapkan: 03 Feb 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR BIAYA | STANDAR
PMK 79 TAHUN 2025

Standar Struktur Biaya

  • Ditetapkan: 14 Nov 2025
  • Diundangkan: 26 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 142 TAHUN 2023

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

  • Ditetapkan: 15 Des 2023
  • Diundangkan: 18 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYALURAN | BENCANA ALAM
PMK 28 TAHUN 2025

Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

  • Ditetapkan: 21 Apr 2025
  • Diundangkan: 28 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | CIPTA KERJA
PP 42 TAHUN 2021

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
184/PMK.07/2022

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 09 Des 2022
  • Diundangkan: 12 Des 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 160

Loading...
Quick Look - ??
  • optimalisasi pajak daerah...
  • strategi peningkatan pendapatan daerah...
  • analisis potensi pajak lokal...
  • kebijakan perpajakan daerah yang efektif...
  • peran teknologi dalam pengelolaan pajak daerah...