JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 142 hasil yang relevan dengan "pajak dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah "
    Dalam 0.02 detik
    Thumbnail
    BIDANG ANGGARAN | DANA SUBSIDI BERAS
    183/PMK.02/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Sub...

    • Ditetapkan: 29 Nov 2016
    • Diundangkan: 29 Nov 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    DANA SUBSIDI BERAS | BIDANG ANGGARAN
    36/PMK.02/2015

    Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

    • Ditetapkan: 04 Mar 2015
    • Diundangkan: 04 Mar 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PERPRES 114 TAHUN 2020

    Strategi Nasional Keuangan lnklusif

    • Ditetapkan: 07 Des 2020
    • Diundangkan: 07 Des 2020
    Thumbnail
    RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
    PMK 70 Tahun 2025

    Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

    • Ditetapkan: 10 Okt 2025
    • Diundangkan: 03 Nov 2025

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
    PMK 43 TAHUN 2024

    Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

    • Ditetapkan: 21 Jun 2024
    • Diundangkan: 02 Jul 2024
    Thumbnail
    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    UU 19 TAHUN 2023

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

    • Ditetapkan: 16 Okt 2023
    • Diundangkan: 16 Okt 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | COVID-19
    38/PMK.02/2020

    Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Per...

    • Ditetapkan: 18 Apr 2020
    • Diundangkan: 18 Apr 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    DANA DESA | TRANSFER KE DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    145/PMK.07/2018

    Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi da...

    • Ditetapkan: 14 Nov 2018
    • Diundangkan: 14 Nov 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PPN BM | DAERAH PABEAN
    PP 49 TAHUN 2022

    Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas ...

    • Ditetapkan: 12 Des 2022
    • Diundangkan: 12 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
    PP 27 TAHUN 2023

    Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 15 Mei 2023
    • Diundangkan: 15 Mei 2023

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • ...
    • 15
    Quick Look - ??