Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Relevan terhadap dan
Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah
Relevan terhadap
Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Relevan terhadap
Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Relevan terhadap
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Relevan terhadap
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Relevan terhadap